BBM Naik, Ini Yang Dilakukan PKS di Seluruh Indonesia
PURWAKARTA, jabarexposeraya.com – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan pemerintah menikan harga BBM bersubsidi sangat menyengsarakan rakyat kecil, karena itu PKS di seluruh Indonesia dari tingkat Pusat maupun Daerah hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan melakukan aksi Flas Mob Akbar.
Serentak dengan PKS di seluruh Indonesia, DPD PKS Purwakarta pun menggelar aksi Flash Mob menolak kenaikan Harga BBM di Jalan Perempatan Lampu Merah Sadang, Sabtu (10/9/2022).
Ketua DPD PKS Purwakarta Ir. H. Moh Arief Kurniawan mengatakan bahwa sejak Pemerintah melakukan rencana untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya solar dan pertalite, maka PKS baik dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Daerah di instruksikan untuk konsolidasi ke dalam terkait dengan rencana kenaikan BBM tersebut.
“Tujuannya untuk mengawasi keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah itu menjadi item penting bagi kita untuk menolak dengan dasar- dasar yang kuat, kemudian juga melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, kenaikan BBM yang hari ini sudah dinaikkan oleh Pemerintah Pusat secara ilmiah tidak memenuhi syarat, karena harga minyak dunia saat ini turun bahkan dari luar negeri sendiri yang datang ke Indonesia minyaknya bisa lebih murah daripada yang dijual oleh Pertamina. Kemudian saat ini kita baru saja bangkit dari pandemi Covid-19.
“Apapun alasannya kenaikan harga BBM ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat menengah ke bawah, karena BBM naik otomatis harga-harga sembako ikut naik,” Ujar H. Arief yang akrab disapa H. Akur.
“Sehingga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang paling rendah sekalipun termasuk Angkutan Kota (Angkot) dan Ojek Online (ojol) mulai ingin menaikkan tarifnya. Ongkos naik semua harga ikut naik. Secara otomatis masyarakat juga yang akan dirugikan,” terangnya.
Perlu diketahui, sebelum kenaikan BBM dan sidang- sidang dilakukan di DPR RI, maka PKS sudah menolak keras dengan melakukan walk out. Kemudian dengan upaya politisasi demokrasi dan lobi-lobi politik terus dilakukan, termasuk hari ini kita mengadakan flash mob.
PKS pun mengajak ke seluruh komponen masyarakat baik melalui partai politiknya atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terus melakukan desakan – desakan kepada pemerintah agar merevisi kenaikan harga BBM.
Sementara itu menyikapi BLT yang digulirkan pemerintah, menurut H. Akur justru dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT ) ini permasalahan jadi berkembang, dalam berbagai macam polemik yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selalu melakukan intervensi ekonomi terhadap rakyat dengan cara memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah ( BSU), PKH, BNPT dan lain sebagainya.
“Kita lihat sendiri bagaimana BLT diberikan, misal dengan jumlah Rp 600.000 dibagi beberapa tahap. Angka tersebut mungkin besar bagi masyarakat miskin akan tetapi kesinambungan nya itu tidak menandakan dampak besar dari kenaikan BBM,” imbuhnya.
Kemudian yang menjadi polemik dari sisi pendataan masyarakat. Pengalaman pemerintah sampai hari ini belum menemukan sistem semut secara teratur dalam pembagian BLT, apakah tepat sasaran dan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.
(Boy)
