Teh Ifa : Pendidikan Bukan Milik Kapasitas Orang-orang Tertentu
BANDUNG, jabarexposeraya.com – Ketua Lembaga Pendidikan Ma’arif Jabar, Dr. Hj. Ifa Faizah Rohmah, M.Pd, menyoroti pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2023 yang menyisakan banyak permasalahan.
Teh Ifa menyebut, Kementerian Pendidikan memiliki kebijakan soal PPDB, yang di sisi lain, memberikan pemerataan pelayanan pendidikan lewat sistem zonasi dan lain-lain. Ia mengapresiasi tujuan substansi dari kebijakan sistem zonasi.
“Namun, harus terus kami awasi karena kami tak ingin pendidikan ini hanya milik kapasitas orang-orang tertentu. Tapi pendidikan tersebut untuk semua kalangan dan semua sekolah agar dapat memberikan pelayanan terbaik,” ujarnya saat ditemui saat menghadiri Konferwil XII muslimat NU Jabar di Hotel Grand Pasundan, Kota Bandung, Sabtu (15/7/2023).
Ifa mengharapkan dalam pelayanan pendidikan, tak terfokus pada salahsatu sekolah favorit. Sehingga, semua terdorong untuk bisa memberikan pelayanan terbaiknya.
Apalagi, kata calon anggota DPD RI perwakilan Jabar ini, sekolah negeri mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memberikan pelayanan, perhatian, dan kualitas yang sama di mana pun, baik di daerah terpencil maupun perkotaan.
Ketika disinggung terkait pernyataan Ridwan Kamil soal aduan PPDB mengenai pemalsuan kartu keluarga, Ifa Faizah menyampaikan bahwa mengenai pemalsuan KK atau administrasi lantaran adanya animo masyarakat yang masih menganggap bahwa ada sekolah yang dianggap favorit.
“Inilah yang harus diberikan solusi dan dorongan oleh pemerintah provinsi dengan adanya kepercayaan bahwa setiap sekolah semuanya berkualitas. Jadi, dorongan sumber daya manusia dan program-program unggulan pun haruslah disebar merata bukan hanya di sekolah-sekolah perkotaan atau favorit, sehingga animo sekolah favorit harus dihilangkan dan semua harus merasa bahwa mereka disekolahkan di sekolah negeri yang mempunyai pelayanan maksimal. Jika itu sudah, maka saya kira tak akan ada lagi yang terkotak-kotakan,” ucapnya.
Ifa mengaku mendapatkan banyak masukan terkait PPDB 2023, berkenaan dengan sekolah-sekolah negeri yang memberikan kuota besar.
Selain itu, sebagian sekolah yang sebenarnya kuotanya itu sudah terbatas, tetapi masih tetap membuka penerimaan siswa yang berdampak pada pelayanan sekolah negeri tidaklah maksimal.
“Saya yakin walaupun pemerintah sudah menetapkan kuota, itu artinya standar kelayakan sudahlah diukur. Penambahan kuota itu bagian dari kecurangan sehingga anak-anak harus ada shif satu shif dua, jadi saya kira itu tidak mendukung pada kualitas pendidikan negeri.” Pungkasnya. (Boy)
