Ketua DPC LSM GPRI Soroti PAD Pemkab Purwakarta yang Tak Mencapai Target
PURWAKARTA, jabarexposeraya.com – Saat libur menjelang akhir tahun 2023, keuangan Pemkab Purwakarta tak capai target alias “Molor” dari kisruhnya para pengusaha Pelat Merah mulai menggema .adanya laporan dari para pihak pengusaha plat merah kepada kami .sampai hari ini 17/1/23 belum kunjung tuntas .
Ketua DPC GPRI Kabupaten Purwakarta, Tedi Sutardi. soroti hal tersebut, Pasalnya, hingga saat ini Dana Pemkab Purwakarta belum kunjung ada titik terang pembayaran sejumlah pekerjaan yang di kerjakan melalui pihak ketiga apalagi yang di kerjakan ini masih Anggaran murni bukan anggaran ABT (Anggaran Biyaya Tambahan ).
Menurutnya, , terkait permasalahan ini seharunya management keuangan Pemkab Purwakarta saat ini patut di pertanyakan ada apa ini?
“Ada Apa dengan keuangan Pemkab Purwakarta bisa minus? jika benar, kenapa bisa seperti Gagal bayar terhadap pihak ketiga. Lantas, pendapatan asli daerah melalui DISPENDA sudah sejauh mana dalam kinerja nya untuk menarik PAD ?,” ujar Tedi Sutardi . Rabu (17/1/24).di kantor sekretariatan DPC GPRI Purwakarta yang beralamat di Jln.Anggrek 1 Kel.Negrikaler Kec.Purwakarta
Lanjut Tedi Sutardi mengatakan bahwa DISPENDA yang menjadi ujung tombak pendapatan asli pemerintah daerah harus di pertanyakan kinerjanya bukan “Molor”.yang akhirnya berdampak Gagal bayar kepada pihak ketiga jangan jangan untuk DP awal pekerjaan proyek pun tidak bisa bayar karna tidak ada Duit .seharusnya Pihak Ketiga jangan berdiam diri karna sudah salah satu kewajiban karna kita sudah melaksanakan aturan yang di cantumkan dalam kepres 80 tahun 2003.
“Tedi menilai Seperti apa mereka bekerja? Jika setiap tahunnya seperti ini, DISPENDA harus di Evaluasi kinerjanya bila perlu PLT Bupati mutasikan mulai dari Kadis sampai Kabid dan Kasi ,masih banyak pegawai yang berkompeten untuk bisa meningkatkan kinerja,” Ucap Tedi Sutardi.
“Jika terhambat seperti ini, bagaimana Purwakarta akan berkembang kalau hasil nya seperti ini bisa rusak tatakelola pemerintahan kabupaten Purwakarta dalam hal pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.
(Boy)
